HENDRIK RENYAAN

Detail Artikel
Pengacara Perjanjian Jogja (SYARAT SAH PERJANJIAN)

Pengacara Perjanjian Jogja (SYARAT SAH PERJANJIAN)

     Pada dasarnya setiap orang sangat dekat dengan yang namanya PERJANJIAN, hampir setiap orang pernah melakukan Perjanjian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. Sebagai contoh dalam Jual-Beli Beras, dalam hal ini secara tidak langsung kita telah melakukan suatu Perjanjian Jual-Beli Beras berbentuk lisan, sudah timbul hak dan kewajiban. Di satu sisi Pembeli wajib menyerahkan sejumah uang sesuai dengan kesepakatan harga beras dan di sisi lain Penjual wajib menyerahkan sejumlah beras sesuai kesepakatan. Begitu juga sebaliknya, Pembeli berhak untuk menerima beras dan Penjual berhak menerima sejumlah uang sesuai kesepakatan Jual-Beli Beras.

     Akan tetapi, apakah pernah terlintas dalam benak setiap pembaca, kapan suatu Perjanjian dikatakan Sah Menurut Hukum atau mungkin apa saja syarat agar suatu Perjanjian itu dapat dikatakan Sah Menurut Hukum ?

     Oleh sebab itu di sini Penulis akan mencoba mengulas secara sederhana mengenai Syarat Sah suatu Perjanjian Menurut Hukum. Hal ini bertujuan semata-mata agar setiap Pembaca dapat dengan mudah memahami mengenai Syarat Sah Suatu Perjanjian Menurut Hukum.

     Pertama, sebelum masuk pada Syarat Sah Perjanjian, setiap Perjanjian pada umumnya terdiri dari Dua Pihak atau lebih, yang dengan sadar ingin saling mengikatkan dirinya dalam suatu Perjanjian, yang mana Perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.

     Kedua, Syarat Perjanjian secara tegas telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa dikenal dengan singkatan KUHPerdata. Terdapat 4 Syarat Perjanjian, yakni sebagai berikut :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

  • Artinya dalam melakukan suatu Perjanjian, para pihak harus ada kata sepakat atau benarbenar bersepakat untuk melakukan Perjanjian, serta tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

  • Hal ini berkaitan dengan syarat dewasa, artinya dalam melakukan suatu Perjanjian, para pihak adalah orangorang yang telah memenuhi syarat kedewasaan menurut undang-undang. Seseorang yang dapat dikatakan dewasa secara KUHPerdata adalah orang yang telah mencapai umur 21 Tahun dan orang yang belum mencapai 21 Tahun tetapi sudah menikah, serta orang yang telah bercerai meskipun umurnya belum mencapai 21 Tahun.

  3. Suatu hal tertentu;

  • Hal ini berkaitan dengan objek perjanjian, artinya dalam suatu Perjanjian harus terdapat sesuatu hal yang ditetapkan sebagai Objek Perjanjian. Misalnya : Perjanjian JualBeli sebidang tanah seluas 1 hektare seharga 1 Milyar Rupiah. Dalam hal ini Objek Perjanjiannya adalah sebidang tanah seluas 1 hektare.

  4. Suatu sebab yang halal.

  • Hal ini masih berkaitan dengan Objek Perjanjian, artinya sesuatu yang ditetapkan sebagai Objek Perjanjian, haruslah sesuatu yang yang tidak dilarang oleh undangundang. Misalnya : Perjanjian Jual-Beli ganja, dikarenakan ganja merupakan salah bentuk golongan Narkotika yang dilarang oleh undang-undang, oleh sebab itu tidak dapat ditetapkan sebagai Objek Perjanjian.

     Ketiga, syarat Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata bersifat komulatif, artinya  keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara penuh atau utuh.

     Dengan demikian ketika kita akan membuat suatu Perjanjian, maka terlebih dahulu kita harus memperhatikan betul 4 syarat tersebut, agar nantinya Perjanjian yang kita buat diakui keabsahannya menurut hukum.